Judul : Kejari Dan Pemerintah Kabupaten Probolinggo Koordinasi Soal Gugatan Perdata
link : Kejari Dan Pemerintah Kabupaten Probolinggo Koordinasi Soal Gugatan Perdata
Kejari Dan Pemerintah Kabupaten Probolinggo Koordinasi Soal Gugatan Perdata
Penulis : Saifullah
Senin, 10 April 2017
Probolinggo,kraksaan-online.com - Kejaksaan Negeri Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, menyatakan, kalau ada perkara, khususnya gugatan perdata dan PTUN, jaksa sesuai aturannya, masih diwajibkan untuk memberikan pendampingan pada Pemerintah khususnya Pemkab Probolinggo.
Sehingga dalam hal penggunaan anggaran negara, tidak pelu merasa takut selama administrasi dan ferifikasi tidak menyimpang dari ketentuan yang ada.
“Intinya, pihak Kejaksaan bisa memberikan bantuan hukum, pendampingan dalam hal tata usaha negara dan perdata,” jelasnya.
Senin, 10 April 2017
Hal ini disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Kraksaan, Nadda Lubis SH, MH , ketika melakukan rapat koordinasi bersama SKPD Kabupaten Probolinggo di ruang Jabung.
“Jadi bukan kasus pidana, tapi perkara perdatanya yang bisa dibela,”jelas Nadda Lubis SH, MH, Senin (10/4/2017).
Di katakan Nadda Lubis, dalam rapat itu, Kajari Kraksaan, hanya perlu untuk mengingatkan pada SKPD, agar jangan sampai ada penyimpangan yang berpotensi merugikan negara.
Apalagi, rapat ini merupakan agenda Bupati Probolinggo, tentang sosialisasi Tim Pengawalan Pengamanan, Pemerintahan Daerah (TP4D ), dan koordinasi Unit Layanan (ULP) Barang dan Jasa.
“Jadi pengawasan dan penyelamatan uang negara ini, sudah barang tentu salah satu agenda Bupati, “tambahnya.
Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Probolinggo, Drs H Tutug Edy Utomo MM, menyatakan, kalau kordinasi tersebut merupakan sebuah pemaparan sertauntuk memperkuat Kepres. Sehingga, berlaku bagi Kepala Daerah Kota maupun Kabupaten di seluruh Indonesia.
Sehingga dalam hal penggunaan anggaran negara, tidak pelu merasa takut selama administrasi dan ferifikasi tidak menyimpang dari ketentuan yang ada.
“Intinya, pihak Kejaksaan bisa memberikan bantuan hukum, pendampingan dalam hal tata usaha negara dan perdata,” jelasnya.
Dalam pelaksanaan rapat kordinasi dengan Kejaksaan Negeri Kraksaan itu, dihadiri Para Asisten, seluruh Kepala SKPD Kabupaten Probolinggo, seluruh Camat dari 24 Kecamatan se Kabupaten Probolinggo.
Demikianlah Artikel Kejari Dan Pemerintah Kabupaten Probolinggo Koordinasi Soal Gugatan Perdata
Sekianlah artikel Kejari Dan Pemerintah Kabupaten Probolinggo Koordinasi Soal Gugatan Perdata kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
Anda sekarang membaca artikel Kejari Dan Pemerintah Kabupaten Probolinggo Koordinasi Soal Gugatan Perdata dengan alamat link https://beritawawancara.blogspot.com/2017/04/kejari-dan-pemerintah-kabupaten.html
Related Posts :
Tuntut PBNU Dibersihkan dari PKI, Syiah dan Liberal, Kiai-Kiai Desak Said Aqil Mundur- Setnov Tersangka Korupsi, Mengapa tak Memakai Rompi Oranye?
- TERIMAKASIH JOKOWI, ANDA MEMENUHI JANJI ROSUL
- Meski Ulama NU, Ustadz Abdul Somad Tanggapi Soal Pembubaran HTI, Umat Islam Jangan Mau Diadu Domba
- [NAPE PERLU IKTIRAF EK?] India Muslim diiktiraf Bumiputera?
0 Response to "Kejari Dan Pemerintah Kabupaten Probolinggo Koordinasi Soal Gugatan Perdata"
Posting Komentar