Judul : Komisi I Setuju TNI Terima Hibah Kapal dari Jepang Senilai Rp 200 Miliar Lebih
link : Komisi I Setuju TNI Terima Hibah Kapal dari Jepang Senilai Rp 200 Miliar Lebih
Komisi I Setuju TNI Terima Hibah Kapal dari Jepang Senilai Rp 200 Miliar Lebih
Di setujui tidak untuk mendikte kebijakan Nasional 
Ilustrasi kapal Lundin X38 dengan panjang 12 meter mampu dipacu hingga 40 knots. (Lundin)
Komisi I DPR RI menyetujui TNI menerima hibah kapal patroli dari Pemerintah Jepang dengan nilai sekitar 1,9 miliar yen atau setara lebih dari Rp 200 miliar.
Persetujuan itu diberikan dalam rapat kerja Komisi I DPR RI bersama Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan TNI yang digelar secara tertutup pada Selasa (10/2/2026).
“Ini tadi kita rapat dengan Komisi I DPR RI, pada intinya Pemerintah dan DPR setuju untuk menerima hibah dari Pemerintah Jepang tersebut,” ujar Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto dalam konferensi pers usai rapat di Gedung DPR RI.
Donny menjelaskan, hibah kapal tersebut adalah bagian dari program Official Security Assistance (OSA) Pemerintah Jepang.
Sebelumnya, pada tahun lalu, Indonesia juga telah menerima hibah dua kapal dari Jepang dengan nilai sekitar 1 miliar yen.
“Tahun ini, 2025 yang lalu, di-rapatkan tadi, kita juga mendapatkan 1,9 miliar Japanese yen,” kata Donny.
Dari aspek strategis, Donny menekankan bahwa hibah kapal patroli itu sangat penting bagi Indonesia, mengingat luasnya wilayah perairan nasional serta berbagai potensi kerawanan yang ada.
“Kita tahu bahwa wilayah kita itu sangat luas sekali, banyak kerawanan-kerawanan yang ada di wilayah kita, sehingga tambahan alutsista ini akan memberikan dampak yang cukup signifikan bagi TNI Angkatan Laut untuk mengamankan wilayah perairan kita,” jelas dia.
Dari sisi operasional, Donny menyebutkan bahwa kapal hibah tersebut memiliki kemampuan manuver yang baik dan sesuai dengan karakter perairan Indonesia.
“Kemudian dari aspek operasional juga bahwa kapal ini cepat dan lincah, sehingga sangat cocok untuk dioperasionalkan di perairan Indonesia,” ujarnya.
Donny juga menegaskan bahwa dari aspek ekonomi, hibah ini tidak membebani anggaran negara karena tidak menggunakan dana APBN.
“Dari aspek ekonomi juga kita tidak mengeluarkan anggaran sepeser pun dari APBN kita. Kita tinggal menerima, memang peralatan yang ada secukupnya untuk non-kombatan,” tutur Donny.
Selain itu, hibah kapal patroli dari Jepang dinilai akan memperkuat hubungan kerja sama bilateral kedua negara, khususnya di bidang pertahanan.
“Kemudian berikutnya dari aspek hubungan luar negeri, ini akan mempererat hubungan kerja sama kita dengan Jepang, khususnya antara Kementerian Pertahanan Indonesia dan Kementerian Pertahanan Jepang,” ucap Donny.
Saat ditanya mengenai jumlah kapal yang akan diterima, Donny menerangkan bahwa nilai hibah tersebut setara dengan tiga hingga empat unit kapal patroli.
“Untuk jumlah kapal, jadi itu tadi nilainya sekitar 1,9 miliar Japanese yen. Jadi itu kalau dikapalkan itu kira-kira antara tiga atau empat kapal,” ujar Donny.
Kapal patroli itu disebut akan memiliki panjang sekitar 14 meter, lebar 5 meter, serta kecepatan hingga 40 knot.
“Itu kapal patroli dengan panjang 14 meter, lebar 5 meter, kecepatan bisa sampai 40 knots, cepat,” tegas Donny.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto mengatakan bahwa seluruh mekanisme persetujuan hibah telah dipenuhi dan disepakati oleh semua fraksi di DPR.
“Artinya dari semua mekanisme sudah terpenuhi dan semua fraksi setuju. Ya kalau bahasa sederhana, sederhananya kalau kita dibantu kita senang,” kata Utut.
“Mekanisme selanjutnya adalah di Paripurna. Nah, setelah itu baru barang biasanya menggelinding ke sini dan bisa digunakan,” sambungnya.
Meski begitu, Utut menegaskan DPR RI tetap memberi perhatian agar hibah tersebut tidak bersifat mengikat atau berdampak pada upaya negara asing untuk mendikte kebijakan Indonesia.
“Tetapi yang kita underline adalah jangan sampai bantuan ini mendikte. Jepang adalah sahabat lama kita,” jelas Utut.
Politikus PDI-P itu menambahkan, pengaturan teknis penggunaan kapal akan menjadi kewenangan kementerian terkait, dan kemungkinan besar akan dialokasikan ke TNI Angkatan Laut.
“Nanti tentu Kementerian yang mengatur, biasanya kalau kapal ya ke Angkatan Laut. Kurang lebih seperti itu dari saya. Makasih,” pungkasnya.
Ilustrasi kapal Lundin X38 dengan panjang 12 meter mampu dipacu hingga 40 knots. (Lundin)Komisi I DPR RI menyetujui TNI menerima hibah kapal patroli dari Pemerintah Jepang dengan nilai sekitar 1,9 miliar yen atau setara lebih dari Rp 200 miliar.
Persetujuan itu diberikan dalam rapat kerja Komisi I DPR RI bersama Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan TNI yang digelar secara tertutup pada Selasa (10/2/2026).
“Ini tadi kita rapat dengan Komisi I DPR RI, pada intinya Pemerintah dan DPR setuju untuk menerima hibah dari Pemerintah Jepang tersebut,” ujar Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto dalam konferensi pers usai rapat di Gedung DPR RI.
Donny menjelaskan, hibah kapal tersebut adalah bagian dari program Official Security Assistance (OSA) Pemerintah Jepang.
Sebelumnya, pada tahun lalu, Indonesia juga telah menerima hibah dua kapal dari Jepang dengan nilai sekitar 1 miliar yen.
“Tahun ini, 2025 yang lalu, di-rapatkan tadi, kita juga mendapatkan 1,9 miliar Japanese yen,” kata Donny.
Dari aspek strategis, Donny menekankan bahwa hibah kapal patroli itu sangat penting bagi Indonesia, mengingat luasnya wilayah perairan nasional serta berbagai potensi kerawanan yang ada.
“Kita tahu bahwa wilayah kita itu sangat luas sekali, banyak kerawanan-kerawanan yang ada di wilayah kita, sehingga tambahan alutsista ini akan memberikan dampak yang cukup signifikan bagi TNI Angkatan Laut untuk mengamankan wilayah perairan kita,” jelas dia.
Dari sisi operasional, Donny menyebutkan bahwa kapal hibah tersebut memiliki kemampuan manuver yang baik dan sesuai dengan karakter perairan Indonesia.
“Kemudian dari aspek operasional juga bahwa kapal ini cepat dan lincah, sehingga sangat cocok untuk dioperasionalkan di perairan Indonesia,” ujarnya.
Donny juga menegaskan bahwa dari aspek ekonomi, hibah ini tidak membebani anggaran negara karena tidak menggunakan dana APBN.
“Dari aspek ekonomi juga kita tidak mengeluarkan anggaran sepeser pun dari APBN kita. Kita tinggal menerima, memang peralatan yang ada secukupnya untuk non-kombatan,” tutur Donny.
Selain itu, hibah kapal patroli dari Jepang dinilai akan memperkuat hubungan kerja sama bilateral kedua negara, khususnya di bidang pertahanan.
“Kemudian berikutnya dari aspek hubungan luar negeri, ini akan mempererat hubungan kerja sama kita dengan Jepang, khususnya antara Kementerian Pertahanan Indonesia dan Kementerian Pertahanan Jepang,” ucap Donny.
Saat ditanya mengenai jumlah kapal yang akan diterima, Donny menerangkan bahwa nilai hibah tersebut setara dengan tiga hingga empat unit kapal patroli.
“Untuk jumlah kapal, jadi itu tadi nilainya sekitar 1,9 miliar Japanese yen. Jadi itu kalau dikapalkan itu kira-kira antara tiga atau empat kapal,” ujar Donny.
Kapal patroli itu disebut akan memiliki panjang sekitar 14 meter, lebar 5 meter, serta kecepatan hingga 40 knot.
“Itu kapal patroli dengan panjang 14 meter, lebar 5 meter, kecepatan bisa sampai 40 knots, cepat,” tegas Donny.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto mengatakan bahwa seluruh mekanisme persetujuan hibah telah dipenuhi dan disepakati oleh semua fraksi di DPR.
“Artinya dari semua mekanisme sudah terpenuhi dan semua fraksi setuju. Ya kalau bahasa sederhana, sederhananya kalau kita dibantu kita senang,” kata Utut.
“Mekanisme selanjutnya adalah di Paripurna. Nah, setelah itu baru barang biasanya menggelinding ke sini dan bisa digunakan,” sambungnya.
Meski begitu, Utut menegaskan DPR RI tetap memberi perhatian agar hibah tersebut tidak bersifat mengikat atau berdampak pada upaya negara asing untuk mendikte kebijakan Indonesia.
“Tetapi yang kita underline adalah jangan sampai bantuan ini mendikte. Jepang adalah sahabat lama kita,” jelas Utut.
Politikus PDI-P itu menambahkan, pengaturan teknis penggunaan kapal akan menjadi kewenangan kementerian terkait, dan kemungkinan besar akan dialokasikan ke TNI Angkatan Laut.
“Nanti tentu Kementerian yang mengatur, biasanya kalau kapal ya ke Angkatan Laut. Kurang lebih seperti itu dari saya. Makasih,” pungkasnya.
⚓️ Kompas
Demikianlah Artikel Komisi I Setuju TNI Terima Hibah Kapal dari Jepang Senilai Rp 200 Miliar Lebih
Sekianlah artikel Komisi I Setuju TNI Terima Hibah Kapal dari Jepang Senilai Rp 200 Miliar Lebih kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
Anda sekarang membaca artikel Komisi I Setuju TNI Terima Hibah Kapal dari Jepang Senilai Rp 200 Miliar Lebih dengan alamat link https://beritawawancara.blogspot.com/2026/02/komisi-i-setuju-tni-terima-hibah-kapal.html
0 Response to "Komisi I Setuju TNI Terima Hibah Kapal dari Jepang Senilai Rp 200 Miliar Lebih"
Posting Komentar