Konglomerat Cina "Dipelihara" tapi Tidak Diberikan Hak Politik di Era Soeharto

Konglomerat Cina "Dipelihara" tapi Tidak Diberikan Hak Politik di Era Soeharto - Hallo sahabat Berita Wawancara, Pada Artikel yang anda baca kali ini dengan judul Konglomerat Cina "Dipelihara" tapi Tidak Diberikan Hak Politik di Era Soeharto, kami telah mempersiapkan artikel ini dengan baik untuk anda baca dan ambil informasi didalamnya. mudah-mudahan isi postingan Artikel Berita, Artikel Berita Wawan cara, Artikel Fenomena, Artikel Indonesia, Artikel Islam, Artikel Islami, Artikel Kabar, Artikel Muslim, Artikel Politik, Artikel Ragam, Artikel Unik, yang kami tulis ini dapat anda pahami. baiklah, selamat membaca.

Judul : Konglomerat Cina "Dipelihara" tapi Tidak Diberikan Hak Politik di Era Soeharto
link : Konglomerat Cina "Dipelihara" tapi Tidak Diberikan Hak Politik di Era Soeharto

Baca juga


Konglomerat Cina "Dipelihara" tapi Tidak Diberikan Hak Politik di Era Soeharto


Konglomerat Cina "Dipelihara" tapi Tidak Diberikan Hak Politik di Era Soeharto

Opini Bangsa - Sebagaimana diketahui Presiden Soeharto mengelola pembangunan dengan cara Trilogi Pembangunan Nasional. Setelah mengalami perubahan dalam GBHN, susunan Trilogi itu adalah, pertama Pertumbuhan Eonomi. Kedua Pemeratan Ekonomi. Dan ketiga adalah Stabilitas Nasional.

Sebelumnya, stabilitas pada urutan kedua. Pada awalnya Stabilitas pada urutan pertama. Itulah gunanya GBHN, negara memiliki blue print, apa yang sudah dicapai, apa yang belum, sebagai target kerja kabinet.

“Duit pinjaman soft loan, dikelola dengan profesional oleh sebuah mesin ekonomi yang berisi 166 perusahaan konglomerat. Hanya 14 perusahaan yang pribumi.

Lalu labanya, diaggregator menjadi tetesan untuk semua orang yang disebut metodologi trickledown effect (menetes). Cina-cina ini sengaja dibesarkan oleh Soeharto,” demikian tulisan mantan Anggota Komisi Hukum DPR, Djoko Edhi Abdurrahman, dengan judul ‘Urus Tax Poverty Mister Presiden!’di sub Mesin Ekonomi Soeharto, Selasa (13/06/2017).

Sehingga menurutnya, ada modal pembangunan diserahkan kepada Cina. Yaitu mesin ekonomi tadi.

“Dana ini, intangible dan tangible sangat dilidungi oleh Soeharto. Tak bisa dibawa kabur ke Cina karena hubungan diplomatik telah putus sejak 1965 oleh keterlibatan Cina Daratan dalam pemberontakan PKI.

Cina juga dilarang masuk ke birokrasi, militer, dan politik. Konsesi mereka hanya ekonomi.” [opinibangsa.id / vic]


[beritaislamterbaru.org]

“Jika engkau punya teman – yang selalu membantumu dalam rangka ketaatan kepada Allah- maka peganglah erat-erat dia, jangan pernah kau lepaskannya. Karena mencari teman -‘baik’ itu susah, tetapi melepaskannya sangat mudah sekali” [Imam Syafi'i]


Demikianlah Artikel Konglomerat Cina "Dipelihara" tapi Tidak Diberikan Hak Politik di Era Soeharto

Sekianlah artikel Konglomerat Cina "Dipelihara" tapi Tidak Diberikan Hak Politik di Era Soeharto kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.

Anda sekarang membaca artikel Konglomerat Cina "Dipelihara" tapi Tidak Diberikan Hak Politik di Era Soeharto dengan alamat link https://beritawawancara.blogspot.com/2017/06/konglomerat-cina-dipelihara-tapi-tidak.html

Subscribe to receive free email updates:

Related Posts :

0 Response to "Konglomerat Cina "Dipelihara" tapi Tidak Diberikan Hak Politik di Era Soeharto"

Posting Komentar