Judul : Klaim Tak Berdasar Tak Boleh Terjadi
link : Klaim Tak Berdasar Tak Boleh Terjadi
Klaim Tak Berdasar Tak Boleh Terjadi
💂 Jokowi Sindir China soal LCS
Rombongan kapal perang ASEAN berhadapan dengan 5 kapal China di LCS (Twitter Ray Powel) ☆
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan seluruh klaim atas Laut China Selatan (LCS) yang tak memiliki dasar hukum tak boleh dibiarkan terjadi.
Selama ini, LCS menjadi perairan yang rawan konflik lantaran China secara sepihak mengklaim hampir seluruh wilayah itu sebagai miliknya. Klaim teritorial ini bertabrakan dengan sejumlah wilayah perairan negara Asia Tenggara seperti Vietnam, Filipina, Malaysia, hingga Brunei.
"Semua klaim yang tidak memiliki dasar tidak boleh dibiarkan terjadi. Karena itu, kami memiliki kuncinya. Patuhi hukum internasional," kata Jokowi dalam wawancara eksklusif seperti dikutip The New Straits Times, Senin (8/5).
Pernyataan itu diutarakan Jokowi saat ditanya mengenai strategi Indonesia memastikan hak dan kepentingan negara Asia Tenggara ditegakkan di tengah sengketa tak berujung di Laut China Selatan antara sejumlah negara ASEAN dengan China.
China kekeh mengklaim sebagian besar wilayah di LCS meski Pengadilan Arbitrase Internasional menolak klaim Beijing pada 2016. Beijing bahkan membangun pulau hingga fasilitas militer di kepulauan LCS yang disengketakan seperti Spratly dan Paracel.
Sampai saat ini, perundingan kode etik atau code of conduct (CoC) di LCS antara China-ASEAN juga belum rampung. Padahal, kode etik yang telah dirundingkan sejak 2002 itu bisa menghindari potensi konflik antara China dan negara ASEAN soal LCS.
Sementara itu, China terus menunjukkan agresivitasnya di LCS dengan semakin getol mengirimkan kapal ikan hingga patroli ke LCS yang tak jarang masuk wilayah perairan negara di kawasan, termasuk Indonesia.
Meski Indonesia berkeras tak memiliki sengketa teritorial dengan China di LCS, kapal-kapal Beijing yang semakin rajin wara-wiri di perairan Natuna Utara membuat Jakarta cemas.
Menurut Jokowi, salah satu kunci untuk mengatasi ancaman konflik di LCS yakni dengan patuh terhadap UNCLOS atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut 1982.
"Kunci untuk ini adalah kepatuhan terhadap hukum internasional terhadap UNCLOS 1982. Ini adalah kuncinya," ujar Jokowi.
Jokowi menegaskan "ASEAN akan terus mendorong stabilitas di kawasan" yang kerap bersinggungan tersebut. Sebab ASEAN menurutnya ingin LCS menjadi daerah yang stabil, damai, dan sejahtera.
"Inilah yang diinginkan semua orang," ucapnya.
Dalam kesempatan itu, Jokowi juga ditanya mengenai bagaimana mengatasi peran China sebagai mitra dagang terbesar ASEAN sekaligus pihak yang mengklaim lebih dari 80 persen LCS.
Jokowi lantas menjawab bahwa penting untuk memastikan kerja sama ekonomi yang baik dengan semua pihak tanpa menjadi proksi ke negara manapun.
"Bagi Indonesia dalam kepemimpinannya di ASEAN, kami tidak ingin menjadi proxy siapapun. Tidak bisa menjadi proxy ke negara lain. ASEAN pada dasarnya terbuka dan inklusif," tutur Jokowi seperti dikutip NST.
"Yang kami inginkan adalah memastikan kerja sama ekonomi dengan semua pihak berdasarkan fondasi kesetaraan, saling menghormati, serta saling menguntungkan." (blq/rds/asa)
ASEAN Tak Boleh Jadi Proksi Siapa Pun
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan ASEAN tak boleh menjadi proksi pihak mana pun. Ia melontarkan pernyataan itu saat ditanya mengenai China.
"Bagi Indonesia sebagai ketua ASEAN, kami tidak mau ASEAN menjadi proksi siapa pun," kata Jokowi dalam wawancara eksklusif dengan Media Prima, seperti dikutip The New Straits Times, Senin (8/5).
Ia kemudian berkata, "ASEAN tidak bisa menjadi proksi negara lain. ASEAN pada dasarnya terbuka dan inklusif."
Jokowi melontarkan pernyataan itu saat menjawab pertanyaan bahwa Beijing mengontrol ASEAN dengan proksi, mengingat Negeri Tirai Bambu adalah mitra dagang terbesar negara-negara Asia Tenggara.
Ia pun menegaskan ASEAN hanya akan memastikan kerja sama ekonomi dengan semua pihak berlandaskan asas kesetaraan, saling menghormati, hingga saling menguntungkan.
"Dengan demikian, apa yang ingin kami perkuat bukan hanya pemerintah ke pemerintah tetapi juga masyarakat ke masyarakat. Inilah yang akan kami terus tekankan," ucap Jokowi.
Jokowi sudah beberapa kali menyampaikan mengenai prinsip RI sebagai ketua ASEAN yang tak mau blok negara Asia Tenggara itu menjadi proksi siapa pun.
"Prinsip Indonesia di keketuaan ASEAN adalah kolaborasi dan kerja sama dengan siapa pun. Dan, kita tidak ingin ASEAN menjadi proksi siapa pun, proksi negara mana pun. Karena yang kita inginkan ASEAN adalah terbuka, kerja sama dengan siapa pun, dengan negara mana pun," ucap Jokowi di Labuan Bajo, Minggu (7/5).
Pada pertemuan Dewan Koordinasi ASEAN pada Februari lalu, Jokowi juga sudah menegaskan bahwa ASEAN tak boleh menjadi proksi untuk rivalitas.
Ia menekankan sentralitas dan kesatuan negara Asia Tenggara harus tetap dijaga dan dipertahankan sebagai modalitas utama.
"Presiden Jokowi menggarisbawahi dua poin penting. Pertama, ASEAN tidak boleh menjadi proksi bagi pihak mana pun," kata Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyampaikan pesan Jokowi.
Sejak awal memegang kursi keketuaan ASEAN, Jokowi memang sudah menegaskan tak akan membiarkan blok tersebut menjadi proksi bagi kekuatan mana pun.
Jokowi mengutarakan hal tersebut di tengah peningkatan ketegangan antara Amerika Serikat dan China.
AS dan China memang makin tegang hingga disebut-sebut terjebak dalam "perang dingin" karena sejumlah perselisihan, terutama soal Taiwan.
Di bawah Undang-Undang Hubungan Taiwan, Washington terikat oleh hukum untuk memberi Taiwan sarana membela diri.
Sementara dalam pemerintahan China, Beijing menolak keras keinginan Taipei untuk merdeka sehingga mereka meningkatkan tekanan ekonomi, diplomatik, dan militer terhadap Taiwan dalam beberapa tahun terakhir. (blq/has)
Rombongan kapal perang ASEAN berhadapan dengan 5 kapal China di LCS (Twitter Ray Powel) ☆Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan seluruh klaim atas Laut China Selatan (LCS) yang tak memiliki dasar hukum tak boleh dibiarkan terjadi.
Selama ini, LCS menjadi perairan yang rawan konflik lantaran China secara sepihak mengklaim hampir seluruh wilayah itu sebagai miliknya. Klaim teritorial ini bertabrakan dengan sejumlah wilayah perairan negara Asia Tenggara seperti Vietnam, Filipina, Malaysia, hingga Brunei.
"Semua klaim yang tidak memiliki dasar tidak boleh dibiarkan terjadi. Karena itu, kami memiliki kuncinya. Patuhi hukum internasional," kata Jokowi dalam wawancara eksklusif seperti dikutip The New Straits Times, Senin (8/5).
Pernyataan itu diutarakan Jokowi saat ditanya mengenai strategi Indonesia memastikan hak dan kepentingan negara Asia Tenggara ditegakkan di tengah sengketa tak berujung di Laut China Selatan antara sejumlah negara ASEAN dengan China.
China kekeh mengklaim sebagian besar wilayah di LCS meski Pengadilan Arbitrase Internasional menolak klaim Beijing pada 2016. Beijing bahkan membangun pulau hingga fasilitas militer di kepulauan LCS yang disengketakan seperti Spratly dan Paracel.
Sampai saat ini, perundingan kode etik atau code of conduct (CoC) di LCS antara China-ASEAN juga belum rampung. Padahal, kode etik yang telah dirundingkan sejak 2002 itu bisa menghindari potensi konflik antara China dan negara ASEAN soal LCS.
Sementara itu, China terus menunjukkan agresivitasnya di LCS dengan semakin getol mengirimkan kapal ikan hingga patroli ke LCS yang tak jarang masuk wilayah perairan negara di kawasan, termasuk Indonesia.
Meski Indonesia berkeras tak memiliki sengketa teritorial dengan China di LCS, kapal-kapal Beijing yang semakin rajin wara-wiri di perairan Natuna Utara membuat Jakarta cemas.
Menurut Jokowi, salah satu kunci untuk mengatasi ancaman konflik di LCS yakni dengan patuh terhadap UNCLOS atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut 1982.
"Kunci untuk ini adalah kepatuhan terhadap hukum internasional terhadap UNCLOS 1982. Ini adalah kuncinya," ujar Jokowi.
Jokowi menegaskan "ASEAN akan terus mendorong stabilitas di kawasan" yang kerap bersinggungan tersebut. Sebab ASEAN menurutnya ingin LCS menjadi daerah yang stabil, damai, dan sejahtera.
"Inilah yang diinginkan semua orang," ucapnya.
Dalam kesempatan itu, Jokowi juga ditanya mengenai bagaimana mengatasi peran China sebagai mitra dagang terbesar ASEAN sekaligus pihak yang mengklaim lebih dari 80 persen LCS.
Jokowi lantas menjawab bahwa penting untuk memastikan kerja sama ekonomi yang baik dengan semua pihak tanpa menjadi proksi ke negara manapun.
"Bagi Indonesia dalam kepemimpinannya di ASEAN, kami tidak ingin menjadi proxy siapapun. Tidak bisa menjadi proxy ke negara lain. ASEAN pada dasarnya terbuka dan inklusif," tutur Jokowi seperti dikutip NST.
"Yang kami inginkan adalah memastikan kerja sama ekonomi dengan semua pihak berdasarkan fondasi kesetaraan, saling menghormati, serta saling menguntungkan." (blq/rds/asa)
ASEAN Tak Boleh Jadi Proksi Siapa Pun
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan ASEAN tak boleh menjadi proksi pihak mana pun. Ia melontarkan pernyataan itu saat ditanya mengenai China.
"Bagi Indonesia sebagai ketua ASEAN, kami tidak mau ASEAN menjadi proksi siapa pun," kata Jokowi dalam wawancara eksklusif dengan Media Prima, seperti dikutip The New Straits Times, Senin (8/5).
Ia kemudian berkata, "ASEAN tidak bisa menjadi proksi negara lain. ASEAN pada dasarnya terbuka dan inklusif."
Jokowi melontarkan pernyataan itu saat menjawab pertanyaan bahwa Beijing mengontrol ASEAN dengan proksi, mengingat Negeri Tirai Bambu adalah mitra dagang terbesar negara-negara Asia Tenggara.
Ia pun menegaskan ASEAN hanya akan memastikan kerja sama ekonomi dengan semua pihak berlandaskan asas kesetaraan, saling menghormati, hingga saling menguntungkan.
"Dengan demikian, apa yang ingin kami perkuat bukan hanya pemerintah ke pemerintah tetapi juga masyarakat ke masyarakat. Inilah yang akan kami terus tekankan," ucap Jokowi.
Jokowi sudah beberapa kali menyampaikan mengenai prinsip RI sebagai ketua ASEAN yang tak mau blok negara Asia Tenggara itu menjadi proksi siapa pun.
"Prinsip Indonesia di keketuaan ASEAN adalah kolaborasi dan kerja sama dengan siapa pun. Dan, kita tidak ingin ASEAN menjadi proksi siapa pun, proksi negara mana pun. Karena yang kita inginkan ASEAN adalah terbuka, kerja sama dengan siapa pun, dengan negara mana pun," ucap Jokowi di Labuan Bajo, Minggu (7/5).
Pada pertemuan Dewan Koordinasi ASEAN pada Februari lalu, Jokowi juga sudah menegaskan bahwa ASEAN tak boleh menjadi proksi untuk rivalitas.
Ia menekankan sentralitas dan kesatuan negara Asia Tenggara harus tetap dijaga dan dipertahankan sebagai modalitas utama.
"Presiden Jokowi menggarisbawahi dua poin penting. Pertama, ASEAN tidak boleh menjadi proksi bagi pihak mana pun," kata Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyampaikan pesan Jokowi.
Sejak awal memegang kursi keketuaan ASEAN, Jokowi memang sudah menegaskan tak akan membiarkan blok tersebut menjadi proksi bagi kekuatan mana pun.
Jokowi mengutarakan hal tersebut di tengah peningkatan ketegangan antara Amerika Serikat dan China.
AS dan China memang makin tegang hingga disebut-sebut terjebak dalam "perang dingin" karena sejumlah perselisihan, terutama soal Taiwan.
Di bawah Undang-Undang Hubungan Taiwan, Washington terikat oleh hukum untuk memberi Taiwan sarana membela diri.
Sementara dalam pemerintahan China, Beijing menolak keras keinginan Taipei untuk merdeka sehingga mereka meningkatkan tekanan ekonomi, diplomatik, dan militer terhadap Taiwan dalam beberapa tahun terakhir. (blq/has)
💂 CNN
Demikianlah Artikel Klaim Tak Berdasar Tak Boleh Terjadi
Sekianlah artikel Klaim Tak Berdasar Tak Boleh Terjadi kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
Anda sekarang membaca artikel Klaim Tak Berdasar Tak Boleh Terjadi dengan alamat link http://beritawawancara.blogspot.com/2023/05/klaim-tak-berdasar-tak-boleh-terjadi.html
0 Response to "Klaim Tak Berdasar Tak Boleh Terjadi"
Posting Komentar